Jakarta - Presiden Joko Widodo saat ini tengah mengejar sertifikasi lahan di Indonesia. Berdasarkan catatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Negara (BPN) dari 126 juta bidang lahan di Indonesia, baru 46 juta bidang yang bersertifikat, sedangkan 80 juta bidang sisanya belum bersertifikat.
Jokowi mengungkapkan, tujuan dilakukannya sertifikasi lahan di Indonesia untuk mencegah terjadinya sengketa lahan antar berbagai pihak, baik antar masyarakat, maupun masyarakat dengan badan tertentu.
"Saya kira bapak ibu tidak hanya di DKI, tapi paling banyak di DKI provinsi lain sengketa tanah di mana antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah," kata Jokowi saat penyerahan 7.500 sertifikat tanah kepada warga Jabodetabek di Lapangan Par and Ride Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (20/8/2017).
Selain itu, dengan diberikannya sertifikat tanah kepada masyarakat, maka akses terhadap perbankan semakin mudah. Masyarakat lebih mudah mendapatkan akses pendanaan untuk modal usaha dengan jaminan sertifikat tanah.
Namun, Jokowi berpesan agar agunan sertifikat tanah tersebut tidak digunakan untuk membeli mobil.
"Kedua kalau ada yang ingin ini sertifikat ini dipakai agunan kolateral atau jaminan ke bank silakan sudah bisa dipakai untuk jaminan. Hati-hati kalau pinjam bank. Kalau pinjam duit ke bank hati-hati, jangan terima enaknya aja dapat uang Rp 300 juta senang, Rp 150 juta beli mobil biasanya kan gitu bener ndak. Begitu enggak bisa mencicil, mobilnya ketarik sertifikatnya hilang. Hati-hati," ujar Jokowi.
Jokowi juga berjanji pihaknya akan terus mengawasi sertifikasi lahan. Ia meminta tidak ada pihak yang bermain-main atau memeprsulit penerbitan sertifikat tanah.
"Saya pantau awasi terus sertifikat, jangan ada bermain-main urusan ini. Semuanya harus cepat, harus dilayani bahwa juru ukur kurang akan kita tambahi terus," tutur Jokowi.
bandarq - domino99
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.